Format Pemerintahan Daerah : Studi Komparatif Memahami Gejala Pemerintahan

Abstrak

Format pemerintahan daerah dapat ditelaah secara komparatif dengan mengamati praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara-negara lain. Selanjutnya, melalui hasil kajian komparatif ini dapat pula dikenali “best practices” yang dapat ditransfer untuk dikembangkan di Indonesia.

Tulisan ini mencoba untuk menguraikan serba singkat (highlight) tentang metode komparasi sebagai salah satu metode dalam memahami gejala pemerintahan. Dimulai dengan penelusuran konseptual, desain, contoh penggunaannya, dan uraian mengenai keunggulan sekaligus kelemahannya.

Akhirnya pada penutup tulisan disajikan pula beberapa rekomendasi berkenaan dengan pilihan “bilamana menggunakan studi kasus” dalam memahami gejala pemerintahan yang didasarkan pada kelemahan maupun keunggulan yang dimiliki metode ini. 

  

1.      Prolog : Mengapa Perbandingan?

Seorang ilmuwan politik Amerika bernama James Coleman, pernah berujar “you can’t be scientific if you’re not comparing”. Apa yang dikemukakan Coleman tersebut tampaknya membawa kita pada pemahaman bahwa studi komparasi (perbandingan) merupakan salah satu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai tools of analysis dalam memahami gejala-gejala alamiah maupun sosial.

Read More

PEMBANGUNAN POLITIK

BEBERAPA KONSEP DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN

A.       Perkembangan Ilmu Politik

§    Periode Awal :

Plato – Aristotle – yang mengemukakan gagasan besar mengenai upaya mencapai kebaikan bersama.

§    Awal abad pertengahan:

Augustinus (354—430) – dengan doktrin dua bilah pedang (civitate dei dan civitate terrena)

§    Tengah abad pertengahan

Thomas Aquinas (1225-1274) – yang memberikan gambaran pentingnya hukum sebagai roda penggerak kehidupan kemasyarakatan.

§    Pemikir pada Abad pencerahan :

Niccolo Machiavelli (1469-1572)

Thomas Hobbes (1588-1679)

John Locke (1632-1704)

Montesquieu (1689-1755)

Jean Jaques Rousseau (1712-1778)

§    Pemikir pada Abad Modern :

Karl Marx, Gabriel Almond, Robert Dahl, Samuel P. Huntington.

Yang tak dapat disangkal lagi bahwa menurut mereka semua bahwa tujuan dari politik adalah melembagakan kebaikan bersama, melalui organisasi yang kemudian kita kenal dengan pemerintah.

Secara sederhana semua ilmu sosial (termasuk ilmu politik) berupaya untuk memahami dan meramalkan masa depan sebagai akibat dari perubahan sosial-politik, baik yang direncanakan ataupun tidak.

Sebagai sebuah disiplin, ilmu politik menghadapi berbagai persoalan seperti perubahan sosial-politik tersebut. Karena itu untuk menjawabnya tidak hanya butuh satu-atau-dua metode jawaban atau konsep serta teori, tetapi lebih luas dari itu. Karenanya tidak mungkin membahas politik hanya dalam konteks dirinya sendiri. Ia akan bersinggungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya.

Read More

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT – DAERAH

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT – DAERAH

A.     PENDAHULUAN

Dengan dibentuknya daerah otonom sebagai perwujudan dari dianutnya asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, maka timbullah hubungan Pusat dengan Daerah. Hubungan ini memiliki makna yang penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah, mengingat dalam sistem pemerintahan negara yang berbentuk negara kesatuan, pusat adalah pusatnya daerah, dan daerah adalah daerahnya pusat.

Untuk terselenggaranya hubungan yang representatif dalam pemerintahan antara pusat dan daerah merupakan tuntutan tersendiri, khususnya dalam rangka membentuk pemerintahan daerah yang mampu mengurus rumah tangganya dengan kemampuan sendiri secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dari beberapa literatur dapat disimpulkan bahwa hubungan pusat daerah itu antara lain meliputi hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan unsur luar dan susunan dalam, susunan organisasi pemerintah daerah dan pengawasan. Hubungan pusat dan daerah dalam bidang kewenangan menyangkut aspek-aspek urusan pemerintah yang menjadi unsur rumah tangga daerah. Dalam hubungan ini akan tergambar kedudukan pusat dan daerah khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, unsur-unsur pemerintah mana yang dapat diserahkan kepada daerah dalam wujud otonomi dan unsur-unsur mana yang tetap berada di tangan pusat, serta urusan-urusan pemerintah mana yang tetap di tangan pusat, tetapi penyelenggaraannya ditugaskan kepada daerah dalam wujud tugas pembantuan.

Read More

PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAHAN DAERAH (SECARA UMUM)

A. Urgensi Pemerintahan Daerah 
Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus kita akui bahwa banyak sisi kehidupan kita sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. Ketika kita lahir, orang tua kita mencatatkan data kelahiran ke Kantor Desa/Kelurahan atau pun Kecamatan untuk memperoleh Akta Kelahiran. Pada masa kanak-kanak, kita membutuhkan sekolah mulai TK hingga Perguruan Tinggi. maka pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas belajar. Setelah tamat sekolah kita membutuhkan pekerjaan, dalam hal ini juga pemerintah telah sedapat mungkin menyediakan lapangan pekerjaan di berbagai bidang dan sektor pemerintah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, keamanan dan ketenteraman kita dijamin oleh pemerintah dengan berbagai sistem keamanan yang diciptakan. 
Ketika kita meninggal pun, peranan pemerintah tetap ada, yakni dalam proses pemakaman sampai membuat Akta Kematian. Masih banyak lagi aktivitas kita sehari-hari yang dilayani pemerintah demi tercapainya berbagai kebutuhan dan kepentingan kita, baik secara pribadi mau-pun secara bermasyarakat. 
Jika tidak ada pemerintah, maka masyarakat akan hidup dalam serba ketidakteraturan dan ketidaktertiban yang bukan tidak mungkin akan melahirkan berbagai bentuk kerusuhan dan aksi kekerasan serta tindakan kejahatan lainnya. Kehadiran pemerintah pertama-tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat warganya agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. Jadi, ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan di luar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul. Sebab pada dasarnya manusia menurut Thomas Hobes adalah homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia yang lain). 

Read More

4 Hal yang dilakukan sebelum TIDUR

Rasulullah SAW. berpesan kepada Aisyah ra:

“Ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara, yaitu :

1. Sebelum khatam Al Qur'an,
2. Sebelum membuat para nabi memberimu syafaat di hari akhir,
3. Sebelum para muslim meridloi kamu,
4. Sebelum kaulaksanakan haji dan umroh....

Aisyah ra. bertanya :

“Ya Rasulullah....

Bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika?”

Rasulullah tersenyum, kemudian bersabda :

“Jika engkau tidur bacalah Al Ikhlas tiga kali seakan-akan kau mengkhatamkan Al Qur'an. Membacalah sholawat untukKu dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan member syafa’at di hari kiamat. Beristighfarlah untuk para muslimin maka mereka akan meridloi kamu. Dan, perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir maka seakan-akan kamu telah melaksanakan ibadah haji dan umroh”.

Read More

Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan dan Teori-teori Kekuasaan

Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan dan Teori-teori Kekuasaan

Sejarah Pemerintahan 

Pada hakikatnya pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang melalui perkembangan dari 3 tipe masyarakat yaitu masyarakat setara, masyarakat bertingkat dan masyarakat berlapis. Perkembangan pemerintahan itu juga ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti pertambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara. Pemerintahan di zaman purba ditandai oleh banyaknya sistem pemerintahan dan sistem yang lebih dikenal adalah polis Yunani. Selain polis Yunani, kerajaan Inka yang berdiri antara tahun 1200-1500 Masehi telah memiliki sistem pemerintahan yang despotisme yaitu suatu bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kekuasaan sewenang-wenang dan tak terbatas dari pihak penguasa. Plato dan Aristoteles lah yang memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan buruk dengan alasan pembagian tersebut. Konsep-konsep tentang pemerintahan yang baik dan buruk menurut Plato dan Aristoteles masih terefleksi sepanjang sejarah pemerintahan di dunia hingga dewasa ini. Awal pemerintahan Romawi merupakan suatu wujud dari kombinasi bentuk pemerintahan baik menurut konsep Plato dan Aristoteles. Pada abad pertengahan pengaruh agama Kristen masuk ke dalam sistem pemerintahan yang lebih dikenal dengan teori dua belah pedang.

Read More